RKUHP: Masih ada pasal 'ngawur' yang 'memperparah' nasib ...
RUU KUHP - KEMENKUMHAM Jakarta – Tim Pemerintah melaksanakan rapat RUU KUHP di Hotel Best Western Premiere Cawang, Jakarta. Dalam rapat yang dipimpin Prof. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dihadiri juga Prof. Widodo Ekatjahjana Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Y. Ambeg Paramarta Kepala Balitbang Kemenkumham, Dhahana Putra Direktur … HEADLINE: Kontroversi Pasal di RUU KUHP, Ancaman Demokrasi ... Sep 24, 2019 · Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP Mulfahcri Harahap mengatakan, RUU KUHP tidak akan disahkan di rapat paripurna dalam waktu dekat. Sebab, masih banyak waktu untuk mengesahkan RUU KUHP hingga 30 September 2019. "Mungkin tidak dalam paripurna terdekat ya. Ada tiga kali paripurna lagi sampai tanggal 30 (September)," ujar Mulfahcri. RKUHP: Masih ada pasal 'ngawur' yang 'memperparah' nasib ... Sep 17, 2019 · Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dijadwalkan akan disahkan pada 24 September disebut masih memiliki sejumlah pasal kontroversial yang antara lain "memperparah" korban
Perbandingan KUHP dengan RUU KUHP – dewy sri nurlatifah Nov 28, 2014 · BAB I : Tentang ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana 1. Menurut waktu Pasal 1 s/d pasal 2 RKUHP mengatur tentang asas legalitas dibandingkan dengan KUHP sekarang, dimana KUHP menganut asas legalitas formil sedangkan RKUHP mengatur dengan adanya keseimbangan antara legalitas materiel yang tercentum dalam pasal 2 dan legalitas … Seberapa Kontroversial Pasal-pasal RUU KUHP yang ... Sep 24, 2019 · Di tulisan saya sebelumnya, saya setuju RKUHP disahkan, tapi pasal-pasal kontroversial dan multitafsir tidak turut disahkan, tapi perlu dibahas atau dikaji ulang, dan kemudian disahkan dalam revisi KUHP berikutnya, atau dibuatkan Perpu oleh presiden. BACA JUGA Bacaan bagi Penentang RUU KUHP: Seberapa Detail Kamu Membaca Draf RUU KUHP? 0'*11'%!#$ 2*(-*,3')%4,*5,6)
Download KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) PDF Lengkap, Pasal KUHP, Download KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) PDF Lengkap Adapun isi dari KUHP disusun dalam 3 (tiga) buku, antara lain: Buku I Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103) Bab I - Aturan Umum. Bab II - … KUHP - BUKU KEDUA TENTANG KEJAHATAN - online - Law File (1) Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencanarencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, … RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pada 13 Juni 2017, Panitia Kerja (Panja) Komisi 3 DPR-RI mengadakan rapat dengan Tim Pemerintah. Rapat diagendakan membahas Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Narkoba, dan Penghinaan terhadap Presiden. Rapat Panja RUU KUHP dibuka Benny Kabur Harmandari NTT 1 pukul 11:21 WIB. Selain RKUHP, Ini Isi RUU Lain yang Dianggap Kontroversial Selain RKUHP, Ini Isi RUU Lain yang Dianggap Kontroversial. Kompas.com - 25/09/2019, 20:51 WIB. Bagikan: Komentar . ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
HEADLINE: Kontroversi Pasal di RUU KUHP, Ancaman Demokrasi ... Sep 24, 2019 · Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP Mulfahcri Harahap mengatakan, RUU KUHP tidak akan disahkan di rapat paripurna dalam waktu dekat. Sebab, masih banyak waktu untuk mengesahkan RUU KUHP hingga 30 September 2019. "Mungkin tidak dalam paripurna terdekat ya. Ada tiga kali paripurna lagi sampai tanggal 30 (September)," ujar Mulfahcri. RKUHP: Masih ada pasal 'ngawur' yang 'memperparah' nasib ... Sep 17, 2019 · Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dijadwalkan akan disahkan pada 24 September disebut masih memiliki sejumlah pasal kontroversial yang antara lain "memperparah" korban Daftar Rancangan Undang-Undang - ditjenpp.kemenkumham.go.id Jakarta – Di tengah merebaknya Wabah Covid-19, Subdirektorat Pembahasan Rancangan Undang-Undang,
Nov 28, 2014 · BAB I : Tentang ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana 1. Menurut waktu Pasal 1 s/d pasal 2 RKUHP mengatur tentang asas legalitas dibandingkan dengan KUHP sekarang, dimana KUHP menganut asas legalitas formil sedangkan RKUHP mengatur dengan adanya keseimbangan antara legalitas materiel yang tercentum dalam pasal 2 dan legalitas …
